Menurut Akbar, seharusnya DPP tidak mengambil keputusan pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto secara sepihak. Tanpa membicarakan keputusan penting dengan para senior Partai Golkar yang ada di Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar.
" Sebab, Jika tidak ada kesepakatan penuh dari seluruh stakeholder Partai Golkar, maka ini bisa menimbulkan masalah dan konflik baru di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut. Selain itu," kata Akbar, di Jakarta, Rabu (22/11/2016).
Akbar menilai, Partai Golkar saat ini sedang membutuhkan soliditas untuk menghadapi berbagai agenda politik penting seperti Pilkada dan pemilu 2019.
Akbar mengaku khawatir isu ini bisa memecah soliditas Partai Golkar. Karena Partai Golkar juga tidak bisa memutuskan hal ini sendirian dan harus melibatkan partai lainnya di DPR dengan memberikan alasan-alasan yang kuat.