Salah satu advisor Tim Reformasi Perpajakan, Yustinus Prastowo mengatakan bahwa salah satu tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 885/KMK.03/2016 itu adalah membantu menyiapkan turunan konsep BPP yang ideal sesuai kebutuhan di Indonesia. Sebagaimana gagasan Presiden Joko Widodo, nantinya BPP akan menjadi institusi pemerintah khusus perpajakan yang terpisah dari Kementerian Keuangan.
“Tim ini sebenarnya lebih menyiapkan payung hukum dan breakdown-nya. Saya kira arahnya ke sana,” ujar Yustinus, Selasa (20/12).
Yustinus yang juga direktur eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu menambahkan, pembentukan Badan Penerimaan Pajak merupakan salah satu program Presiden Jokowi yang tercantum dalam Nawacita. Karena itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai pembantu presiden berkewajiban menerjemahkannya.
“Beliau (Sri Mulyani, red) tidak dalam posisi iya atau tidak terhadap pembentukan BPP. Bagaimanapun BPP ini kan visinya Presiden Jokowi. Tapi tentu harus diterjemahkan ke dalam pro kontra yang realistis dan juga bisa di-manage," tuturnya.
Karenanya, kata Yustinus menambahkan, Sri menggandeng banyak pihak dalam Tim Reformasi Perpajakan. Sebab, Sri sebagai menteri tentu butuh banyak informasi.“Termasuk analisis lebih banyak sehingga dia bisa menimbang cost and benefit-nya yang ideal itu model seperti apa, caranya bagaimana, dan kapan dilakukan,” ulasnya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani saat peluncuran Tim Reformasi Pajak mengatakan, tujuan pembentukan tim yang langsung dipimpinnya itu adalah menyiapkan seluruh elemen terkait rencana pembentukan BPP. Tim itu pula yang akan merumuskan bentuk, struktur organisasi hingga sumber daya manusia di BPP.
"Lalu bagaimana kita mendesain kantor-kantornya, bagaimana kita bisa merekrut, bagaimana kita bisa mendesain gajinya. Itu semuanya yang penting dalam kelembagaan,” tuturnya