PDIP menuntut UU MD3 direvisi terkait pasal formasi pimpinan DPR. Sebagai fraksi yang memiliki suara terbanyak di parlemen, PDIP menuntut jatah kursi pimpinan dewan.
"Saya kira perlu ada asas keadilan, teman-teman PDIP, saya kira layak, pantas untuk menambah satu pimpinan DPR. Saya setuju," ungkap Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2016).
Dia mengaku sudah memberi perintah agar fraksi partainya di DPR mengawal proses revisi UU MD3. PDIP menyampaikan aspirasinya soal formasi pimpinan dewan pada sidang paripurna pergantian Ketua DPR, Rabu (30/11).
Menurut Zulkifli, untuk formasi pimpinan DPR lebih baik ditambah dan bukannya kocok ulang. Dia menyebut hal itu sejalan dengan yang diinginkan PDIP. Usulan ini mendapat dukungan langsung dari Fraksi PAN dan Fraksi PPP di sidang paripurna.
"Ditambah, saya sudah tanya temen-temen PDIP itu (maunya) ditambah. Saya setuju kalau ditambah. Usulannya saya dengar langsung itu ditambah," kata Zulkifli.
"Di paripurna kemarin, kami setuju untuk dukung PDIP untuk menyempurnakan MD3, termasuk rapat DPR, DPD dan MPR," lanjutnya.
Saat sidang paripurna, Rabu (30/11), Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menanggapi usulan yang disampaikan anggota Fraksi PDIP Arya Bima. PAN menurut Yandri menyetujui revisi UU MD3.
"Fraksi PAN mengapresiasi dan kita perlu duduk bersama untuk mengkaji apa yang disampaikan FPDIP. Kami PAN menyepakati," ujar Yandri, Rabu (30/11).