'' Until the 4th of this, we have not received a salary. In fact, we also have to meet the needs of everyday life of our family, '' said a teacher in one of the high schools in Banyumas who declined to be named, Wednesday (4/1).
He admitted that he could understand if the transition process management authority SMA / SMK, the impact on personnel administration problems teachers and staff in schools. But he expects the delay did not last long, so it can be difficult for families to make ends meet.
'' Supposedly, the transfer of the employment status of teachers and senior employees, can be anticipated early, because the decision to transfer has actually been around since a few months ago. Thus, the distribution of salary to experience delays, '' he said.
Head of Education Department Banyumas Purwadi Santosa, claimed to have received information about their distribution keterlambaan employee salaries for teachers and civil servants in the SMA / SMK. According to him, the delay in salary disbursement occurs because the current transitional process is being conducted financial administration of the district government to the provincial government.
'' In fact, the administration of the transition process has been carried out since December 2016 last. Therefore, salaries for teachers and employees of the school / vocational school should not have to be a delay, '' he explained.
He explained that the process of transition of personnel administration that takes place, for Banyumas concentrated in SMA Negeri 4 Purwokerto and SMK Negeri 1 Purwokerto. SMAN 4 specifically addressing high school teachers and staff, as well as in SMK Negeri 1 special deal with teachers and employees of SMK,
According to him, with the transfer of management authority school / vocational school from the district government to the provincial government to, teachers and employees of the original civil servants, county, transferred to provincial civil servants. Thus, financing sources salaries of civil servants and employees of SMA / SMK also dialihan from the district budget to the provincial budget.
'' Therefore, I can not answer why there is a delay because time has become the authority of the provincial government. More months under the authority of local government, '' he explained.
However, Purwadi promised to help to ask about this, so it gets a certainty when the salaries of teachers and employees of SMA / SMK will be paid.
He mentioned, overall in Banyumas total of 110 high school. The school, consisting of 54 SMA / MA and 56 SMK, both public and private. As for the number of teachers and employees with civil servant status, there were as many as 1,194 people.
see in indonesia
Peralihan kewenangan pengelolaan sekolah setingkat SLTA di Jawa Tengah, menyebabkan penerimaan gaji guru dan pegawai SMA/SMK berstatus PNS mengalami keterlambatan. Hal ini membuat sejumlah guru dan pegawai SMK kebingungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
''Sampai tanggal 4 ini, kami belum menerima gaji. Padahal, kami juga harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga kami,'' kata seorang guru di salah satu SMA Negeri di Kabupaten Banyumas yang enggan disebutkan namanya, Rabu (4/1).
Dia mengaku bisa memahami bila proses peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ini, berdampak terhadap masalah administrasi kepegawaian guru dan pegawai yang ada di sekolah. Namun dia berharap keterlambatan ini tidak berlangsung lama, sehingga dapat menyulitkan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup.
''Seharusnya, adanya pengalihan status kepegawaian guru dan pegawai SLTA ini, bisa diantisipasi sejak dini, karena keputusan pengalihan sebenarnya sudah ada ada sejak beberapa bulan lalu. Dengan demikian, penyaluran gaji tidak sampai mengalami keterlambatan,'' katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Purwadi Santosa, mengaku sudah mendapat informasi mengenai adanya keterlambaan penyaluran gaji bagi guru dan pegawai PNS di lingkungan SMA/SMK. Menurutnya, keterlambatan penyaluran gaji terjadi karena saat ini sedang dilakukan proses peralihan administrasi keuangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi.
''Sebenarnya, proses peralihan administrasi tersebut sudah dilakukan sejak Desember 2016 lalu. Karena itu, gaji untuk guru dan pegawai SMA/SMK mestinya tidak sampai terjadi keterlambatan,'' jelasnya.
Dia menjelaskan, saat proses peralihan administrasi kepegawaian itu berlangsung, untuk Kabupaten Banyumas dipusatkan di SMA Negeri 4 Purwokerto dan SMK Negeri 1 Purwokerto. Di SMA Negeri 4 khusus menangani guru dan pegawai SMA, serta di SMK Negeri 1 khusus menangani guru dan pegawai SMK,
Menurutnya, dengan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemkab ke ke pemprov, maka para guru dan pegawai yang semula berstatus sebagai PNS kabupaten, dialihkan menjadi PNS provinsi. Dengan demikian, sumber pembiayaan gaji PNS dan pegawai SMA/SMK juga dialihan dari APBD Kabupaten ke APBD Provinsi.
''Karena itu, saya tidak bisa menjawab mengapa terjadi keterlambatan karena saat sudah menjadi kewenangan Pemprov. Bulan lagi menjadi kewenangan Pemkab,'' jelasnya.
Meski demikian, Purwadi berjanji akan membantu untuk menanyakan masalah ini, sehingga mendapat kepastian kapan gaji guru dan pegawai SMA/SMK tersebut akan dibayarkan.
Dia menyebutkan, secara keseluruhan di Kabupaten Banyumas ada sebanyak 110 SLTA. Sekolah tersebut, terdiri dari 54 SMA/MA dan 56 SMK, baik negeri maupun swasta. Sedangkan mengenai jumlah guru dan pegawai yang berstatus PNS, tercatat ada sebanyak 1.194 orang.