Vice Chairman of the CPC General's Word says it is conducting an examination of all the sectors included in the state income tax state revenues (non-tax) resulting from the maintenance of vehicle registration and reg. The results of the investigation will show whether the financial statements showing given reasonable or not.
"We just provide an opinion on the financial fairness of the reports provided to the CPC. Well we will not interfere in the regulation because it is not in the position," said Agung when contacted by Reuters on Thursday (6/1).
However, for details regarding the difference value price of paper material for the manufacture of vehicle registration and reg, the Supreme could not elaborate. For many other non-tax revenues are also taken care of by the CPC so that he can not describe in detail. Nevertheless, the increase in motorized mail management services could have been done as price increases for vehicle number plates which have previously been made by the government.
According to the Court who is also an economist, the price increase this service could have any number of reasons. The government may use this instrument to control public consumption on a motor vehicle which is too much. Enforcement of non-tax price this could be one way the government in suppressing the consumptive society.
On the other hand, at the same time, these policies could be undertaken to increase non-tax revenues will be channeled into more productive activities of the Government. Moreover, today the Government requires a lot of revenue both from home and abroad to undertake infrastructure development.
"This could be a fiscal instrument because it is to control. I'm sure a lot of consideration of the relevant Government PNBP this," said Agung.
With dikenakanan excessive costs for society, the CPC hopes there is good communication from the Government to the public. Therefore, the current issue of the increase in non-tax revenues from maintenance services and vehicle registration BKPB still be a scary thing for many users of motor vehicles.
see in indonesia
Wakil Ketua BPK Agung Firman mengatakan, pihaknya memang melakukan pemeriksaan terhadap semua sektor pendapatan negara termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan dari pengurusan STNK dan BPKB. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan memperlihatkan apakah laporang keuangan yang diberikan wajar atau tidak.
"Kita hanya memberikan opini untuk kewajaran keuangan dari laporan yang diberikan ke BPK. Nah kita tidak akan mencampuri regulasi karena memang tidak dalam posisi tersebut," kata Agung ketika dihubungi Republika, Kamis (6/1).
Namun, untuk perincian nilai perbedaan perihal harga material kertas untuk pembuatan STNK dan BPKB , Agung belum bisa merincinya. Sebab banyak PNBP lain yang juga diurusi oleh BPK sehingga pihaknya tidak bisa menjabarkan secara detil. Meski demikian, kenaikan jasa pengurusan surat bermotor ini bisa saja dilakukan seperti kenaikan harga untuk plat nomor kendaraan yang sebelumnya sudah dilakukan Pemerintah.
Menurut Agung yang juga seorang ekonom, kenaikan harga jasa pelayanan ini bisa memiliki sejumlah alasan. Pemerintah mungkin menggunakan instrumen ini untuk mengendalikan konsumsi masyarakat atas kendaraan bermotor yang terlampau banyak. Pemberlakukan harga PNBP ini bisa menjadi salah satu cara Pemerintah dalam menekan sisi konsumtif masyarakat.
Di sisi lain, pada saat yang sama, bisa saja kebijakan ini dijalankan agar penambahan PNBP nantinya bisa disalurkan untuk kegiatan Pemerintah yang lebih produktif. Apalagi saat ini Pemerintah membutuhkan banyak pemasukan baik dari dalam dan luar negeri untuk melakukan pembangunan infrastruktur.
"Ini bisa jadi instrumen fiskal karena memang untuk kontrol. Saya yakin banyak pertimbangan dari Pemerintah terkait PNBP ini," ungkap Agung.
Dengan dikenakanan biaya berlebih bagi masyarakat, BPK berharap ada komunikasi yang baik dari Pemerintah kepada masyarakat. Sebab, saat ini persoalan kenaikan PNBP dari pelayanan pengurusan STNK dan BKPB masih menjadi hal yang menakutkan bagi banyak pengguna kendaraan bermotor.