member of Commission XI of the House of Representatives Finance Minister has the right attitude termination of cooperation with JP Morgan
According to him, Sri Mulyani so directly served already know there are potential problems in the areas of fiscal and immediately took an important step improvement. The result of the state budget are not contracted and the government is able to keep the budget so that the deficit below 3 percent. "We were able to strike a balance between revenue and expenditure side," said Sarmuji in Jakarta, Wednesday (4/1).
He explained in terms of price stability, inflation was only 3.02 per cent was the best performance since 2010. In terms of the rupiah exchange rate, the rupiah was relatively subdued in the middle of the issue capital out flow due to thrump effect and a Fed rate hike.
"So, if JP Morgan downgraded Indonesia because Thrump effect so far we assessed market fundamentals no problem," he said.
Golkar politicians are questioning the actual size of what is used by JP Morgan for assessment, while other agencies giving very positive assessment of Indonesia. Further, he said, the termination of cooperation with JP Morgan will not affect the tax amnesty program.
Participants tax amnesty could still deposit funds via bank perception appointed by the government which number in the dozens. In addition it is expected in the third stage will not be too many more countries included payments for the redemption rate is more expensive than the first and second periods.
"Looking ahead in choosing a bank perception of government is expected to choose a bank whose primary business to raise funds, not an institution that can also assess the ratings and assess the risk of a country," he said.
Earlier, the government through the Ministry of Finance decided all partnerships with JP Morgan Chase Bank NA. The reason, the bank made a research from the United States (US) is considered to disrupt the stability of the national financial system.
The government's decision to end the relationship has been submitted to Finance Minister Sri Mulyani to JP Morgan by letter dated 17 November 2016.
see in indonesia
Menanggapi keputusan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang memutuskan semua hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase Bank NA, anggota Komisi XI DPR RI, M Sarmuji mengatakan, sikap Menteri Keuangan sudah tepat mengingat secara fundamental ekonomi sekarang Indonesia masih kuat. Dari sisi fiskal, saat ini APBN dinilai lebih kredibel.
Menurutnya, Sri Mulyani begitu menjabat sudah langsung mengetahui ada potensi masalah di bidang fiskal dan segera mengambil langkah penting perbaikan. Hasilnya anggaran negara tidak mengalami kontraksi dan pemerintah mampu menjaga anggaran sehingga defisit di bawah 3 persen. "Kita mampu menyeimbangkan antara sisi penerimaan dan belanja," kata Sarmuji di Jakarta, Rabu (4/1).
Ia menjelaskan dari sisi stabilitas harga, inflasi hanya 3,02 persen merupakan prestasi terbaik sejak 2010. Dari sisi kurs rupiah, rupiah relatif terjaga di tengah isu capital out flow akibat thrump effect dan kenaikan suku bunga Fed.
"Jadi, jika JP Morgan menurunkan peringkat Indonesia karena efek Thrump sejauh ini fundamental kita dinilai pasar tidak ada yang bermasalah," ujarnya.
Politikus Golkar ini justru mempertanyakan sebenarnya ukuran apa yang dipakai oleh JP Morgan untuk melakukan penilaian, sementara lembaga pemeringkat yang lain memberikan penilaian yang positif terhadap Indonesia. Lebih lanjut dikatakannya, pemutusan kerja sama dengan JP Morgan tidak akan berpengaruh terhadap program tax amnesty.
Peserta tax amnesty masih bisa menyetorkan dana melalui bank persepsi yang ditunjuk pemerintah yang jumlahnya puluhan. Selain itu diperkirakan pada tahap ketiga tidak akan terlalu banyak lagi setoran negara yang masuk karena tarif tebusannya lebih mahal daripada periode pertama dan kedua.
"Ke depan dalam memilih bank persepsi diharapkan pemerintah memilih bank yang bisnis utamanya menghimpun dana saja, bukan lembaga yang juga dapat menilai peringkat dan menilai risiko suatu negara," katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan semua hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase Bank NA. Alasannya, riset yang dibuat bank asal Amerika Serikat (AS) tersebut dianggap mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
Keputusan pemerintah mengakhiri hubungan tersebut telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada JP Morgan melalui surat bertanggal 17 November 2016.